banner 728x250

Kontrak Proyek Diputus, DPRD Bukittinggi Dengar Pendapat

  • Share
banner 468x60

Sitinjausumbar – Pekerjaan drainase primer sepanjang 1,2 Km di Kota Bukittinggi, menyisakan persoalan. Pasca pemutusan kontrak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan Pemerintah Kota (Pemko) di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (5/1/22).

Proyek yang dikerjakan PT. Inanta Bhakti Utama dan telah diputus kontrak pada 26 Desember 2021 lalu itu, menurut Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, karena pelaksana dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

banner 336x280

“Putus kontrak akhir Desember 2021 lalu. Bobot pekerjaan masih dalam kisaran 50-60 persen. Pada saat ini masih dilakukan audit oleh pihak terkait. Dan untuk pembayaran, Pemko Bukittinggi telah merealisasikannya sebesar 30 persen,”kata Erman Safar, yang dihubungi usai RDP di gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (5/1/22).

Kedatangan Walikota ke gedung rakyat tersebut guna memenuhi undangan DPRD Bukittinggi untuk membicarakan pekerjaan drainase primer. “Terhadap pelaksana, semua itu telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari SP1, SP2 hingga SP3. Dan bagaimana pekerjaan ini selanjutnya,” ujar Erman Safar.

Disebutkan, pada 28 Desember 2021 lalu, Pemko telah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan dan Pembangunan (BPKP) untuk menanyakan, bolehkah menganggarkan kembali untuk penyelesaian drainase ini, karena pekerjaan ini dianggap mengganggu kepentingan ekonomi masyarakat.

Kemudian BPKPP sudah membalas surat, dengan jawaban boleh dianggarkan kembali untuk penyelesaian pekerjaan tahun 2022 dengan mekanisme pergeseran. Semoga Februari atau Maret bisa dilanjutkan kembali.
“Pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran bagi kita, agar pekerjaan bisa berjalan maksimal nantinya,”jelas Wako.

Terhadap RDP tersebut, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, pihaknya melaksanakan RDP, untuk mendapat kejelasan secara langsung terkait pekerjaan drainase primer yang tidak selesai tepat waktu yang diberikan. Sehingga dalam rapat itu, DPRD mengundang Walikota untuk memberikan penjelasan secara langsung bersama Dinas terkait.

“Persoalan ini memang menjadi isu hangat warga Kota Bukittinggi saat ini. Pemko juga telah menjelaskan mulai dari proses lelang hingga pekerjaan ini mangkrak dan putus kontrak dengan pelaksana,”sebut Benny Yusrial.

Pembahasan masalah ini, katanya, tidak hanya sampai RDP, tetapi juga akan diteruskan nantinya oleh komisi 3 bersama OPD terkait.

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, menyebutkan, bahwa DPRD Bukittinggi menyatakan kecewa terhadap pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak ini. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan, akibat tidak selesainya pekerjaan ini.

“Kami mendorong Pemko mengambil kebijakan sesuai aturan. Jika ada yang merasa dirugikan, silahkan selesaikan secara hukum. Dan DPRD juga mendorong pemerintah untuk dapat segera melanjutkan pekerjaaan drainase primer ini sesuai mekanisme yang berlaku,”kata Rusdi Nurman. (rul)

banner 336x280
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *