banner 728x250

Wawako Pariaman: OPD, Lurah dan Kepala Desa Jangan Sampai Terjerat Hukum

  • Share
banner 468x60

Sitinjausumbar.com— Wakil Walikota Pariaman  Mardison Mahyuddin membuka   Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Lingkup Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (15/12).

Dalam sambutannya, Mardison Mahyuddin menyampaikan bahwa pentingnya kegiatan ini merupakan agenda pengawasan yang menjadi salahsatu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

banner 336x280

“Saya meminta kepada jajaran OPD, lurah dan kepala desa jangan sampai terjerat hukum, jika ada temuan cepat lakukan perbaikan. Mohon kerjasama bapak ibu semua untuk menuntaskan hasil temuan tersebut, karena yang kita lakukan ini berkaitan dengan uang negara dan harus kita pertanggungjawabkan ,” ujar Mardison.

Mardison Mahyuddin minta inspektorat untuk melakukan pembinaan secara preventif, melakukan pengawasan secara intens.

“Inspektorat harus bisa melakukan pembinaan, kalau ada kesalahan segera tegur, seakan-akan teguran ayah ke anaknya ,” sebutnya.

Mardison Mahyuddin juga ingatkan kepala desa di Kota Pariaman hati-hati dalam menggunakan anggaran desa jangan sampai lalai hingga berurusan dengan hukum, karena sekarang sudah ada sistem pemantauan tindak lanjut temuan ini dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Semoga dengan dilakukannya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Lingkup Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 oleh Inspektorat Kota Pariaman ini dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ,” tandasnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Pariaman tiga periode ini juga menyampaikan bahwa Kota Pariaman juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2010 tentang tindak lanjut daripada hasil temuan dimana sangsinya besar, saudara-saudara bisa dipecat. “Apa yang kita lakukan dalam Perda tersebut mengacu kepada peraturan sesuai amanat negara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan itu penting dan harus kita kerjakan ,” tegasnya.

Inspektur Kota Pariaman Alfian Harun dalam paparannya menyampaikan bahwa setiap tahunnya seluruh daerah mulai dari provinsi, sampai ke kabupaten dan kota dilakukan penilaian dan pemantauan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap tindakan pencegahan tidak terjadinya tindak pidana korupsi, saat ini kita masih dalam penilaian KPK sampai tanggal 30 Desember 2021.

“Rangkuman dari hasil apa yang kita lakukan monitoring dan evaluasi didalam hal mempergunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan, kita masih mendapatkan temuan yang sifatnya berulang dan sering terjadi ” ujarnya.

Alfian juga katakan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK untuk Kota Pariaman sekarang adalah berada pada peringkat kedua di Sumatera Barat. Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.

Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik.

“Nilai kita yang sudah kita upload dapat nilai 77,43 persen. Kita berharap dengan rentang waktu yang tersisa ini mohon kerjasama dan dukungan dari seluruh jajaran OPD, karena kita dari inspektorat selalu menagih dokumen-dokumen yang dibutuhkan ,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sesuai arahan dari KPK RI bahwa pemerintah daerah harus menyediakan sarana layanan pengaduan yang terbuka untuk siapapun, makanya Inspektorat Kota Pariaman juga sudah membuka layanan pengaduan di website www.sipiko.pariamankota.go.id seluruh pengaduan kerahasiaannya dijamin dan semua akan ditindaklanjuti sesuai dengan alur SOP yang berlaku.

Alfian berharap kerjasama dari kita semua untuk menuntaskan hasil pemeriksaan yang masih tersisa yang belum ditindaklanjuti. (Erwin/02)

banner 336x280
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *