banner 728x250

Tingkatkan Pelayanan Publik, Wako Pariaman Tandatangani Komitmen Bersama Implementasi Reformasi Birokrasi

  • Share
banner 468x60

Sitinjausumbar.com — Walikota Pariaman  Genius Umar tandatangani Komitmen Bersama Implementasi Reformasi Birokrasi. Penandatanganan ini merupakan rangkaian  kegiatan Seminar Nasional Reformasi Birokrasi  dengan tema “Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota”, yang digelar  Kemenko Polhukam RI, bertempat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (1/12).

Tampil sebagai Keynote Speaker  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Moh. Mahfud, MD,  dihadiri  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.

banner 336x280

Juga menghadirkan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Walikota Malang, Sutiaji.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan masih adanya faktor yang menyebabkan reformasi birokrasi di republic ini  belum bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satunya adalah mental pejabat yang masih ingin dilayani daripada melayani masyarakat, pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan, masih adanya birokrasi yang berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong praktek KKN.

“Faktor lain yang menghambat Reformasi Birokrasi adalah Komitmen pimpinan, setiap perubahan harus diikuti dengan komitmen pemimpin, tanpa hal tersebut, akan mustahil bisa dilakukan perubahan, pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, diantaranya dalam melalui sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Walikota Pariaman Genius Umar mengungkapkan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

“Pemko Pariaman telah meraih Opini WTP untuk kedelapan kalinya, dengan opini WTP ini, Pemko Pariaman terus berbenah dalam Reformasi Birokrasi, salah satunya penyajian laopran keuangan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Genius menuturkan bahwa Pemko Pariaman terus meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat di Kota Pariaman. Pelayanan publik terhadap segenap masyarakat adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Kita tidak ingin dalam pelayanan publik banyak mengalami hambatan terutama dalam kualitas pelayanan.

“Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik harus mereka rasakan, apalagi saat ini Pemko Pariaman sudah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP), dimana dalam satu lokasi, masyarakat dapat melakukan pengurusan berbagai hal, “ ungkapnya.

Dengan adanya penandatanganan Komitmen Bersama Reformasi Birokrasi ini, akan tercipta kolaborasi antara Pemko Pariaman, dengan pihak pusat, baik internal maupun eksternal. Artinya sesama pemberi dan penyelenggara pelayanan publik mempunyai visi yang sama yaitu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ulasnya mengakhiri. (J/02)

banner 336x280
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.