banner 728x250

Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Bukittinggi Menuai Gugatan

  • Share
banner 468x60

Sitinjausumbar – Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, dan Surat Keputusan Nomor 141-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, bakal berbuntut.

Pasalnya, terkait SK Gubernur tersebut, menueut Kuasa Hukum Herman Sofyan, M. Ifra Fauzan, SH.I., Zul Fauzi, SH., dan Buschandra Burhan, SH., dari Justice Companion, akan menggugat Gubernur Sumatra Barat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

banner 336x280

“Kami dari Justice Companion, selaku Kuasa Hukum Herman Sofyan, akan menggugat Gubernur Sumatra Barat ke PTUN, karena Kami tengah melakukan Upaya Hukum di Mahkamah Partai,”
kata M. Ifran Fauzi, didampingi Zul Fauzi, dan Buschandra Burhan.

Materi gugatan yang diajukan itu, yakni terdapatnya cacat formal dalam Surat Keputusan DPP Partai Gerindra, dengan Nomor Surat 05-0065/Kpts/DPP Gerindra/2021, dan meminta agar Surat Keputusan tersebut ditinjau kembali.

“Cacat formil yang dimasudkan itu, adanya error (kesalahan) dalam penulian nomor surat, khususnya pada tahun surat SK yang dicabut. Karena Surat Keputusan DPP Partai Gerindra yang diterima klien kami bernomor 08-0087/Kpts/DPP-Gerindra/2019, bukan 08-0087/Kpts/Gerindra/2021, seperti yang diajukan oleh Ketua DPC Gerindra kepada Sekretariat DPRD Bukittinggi,”ujar M. Ifra Fauzan.

Secara yuridis, katanya, Surat Keputusan itu cacat formil, yang berakibat hukum tidak sahnya Surat Keputusan tersebut, dan secara de facto de jure Surat Keputusan DPP Gerindra yang diterima kliennya bernomor 08-0087/Kpts/DPP-Gerindra 2019 tidak pernah dicabut, sehingga dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, tertanggal 20 September 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, tertanggal 20 September 2021 menjadi Cacat Hukum, sehingga sudah seharusnya dicabut, atau setidak-tidaknya dapat ditunda.

Disebutkan, pada awal kliennya mendapatkan SK Pergantian Ketua DPRD Kota Bukittinggi, dari DPP Gerindra, kliennya secara pribadi telah mengirimkan surat kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mempertanyakan atas pemberhentian kliennya dari DPP Gerindra.

“Selaku kader, klien kami tidak pernah menyalahi aturan AD/ART Partai Gerindra, maupun peraturan yang berlaku lainnya sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi. Bahwa, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik.Penyelesaian perselisihan internal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 hari
sejak disidangkan,”ujarnya.

Maka, berdasarkan UU Partai Politik tersebut, selaku Kuasa Hukum, pihaknya telah mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Partai Gerindra, pada 9 Agustus 2021, dengan materi gugatan terdapatnya cacat formil dalam Surat Keputusan DPP Partai Gerindra, Nomor 05-0065/Kpts/DPP-Gerindra/2021, sehingga Kuasa Hukilum Herman Sofyan meminta agar Surat Keputusan tersebut ditinjau kembali. Namun, upaya Hukum yang diajukan kepada Mahkamah Partai tersebut belum ada pemanggilan.

“Kami juga telah mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatra Barat, agar Gubernur menunda pelaksanaan SK dari DPP Partai Gerindra terhitung tanggal 16 Agustus 2021 yang kami kirimkan via Pos Indonesia. Permohonan pertama tanggal 25 Agustus 2021, permohonan kedua tanggal 16 September 2021. Namun tidak ada juga balasan di Gubernur, “sebut M. Ifra Fauzan.

Ditegas, apabila tidak ada juga tanggapan dari dari Gubernur Sumatra Barat, Kuasa Hukum Herman Sofyan, akan melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait terbitnya SK tersebut. (rul)

banner 336x280
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *