banner 728x250

Bupati Padang Pariaman Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Bagi Bupati

  • Share
banner 468x60

Sitinjausumbar.com –  Bupati Padang Pariaman  Suhatri Bur., SE., MM. kembali mengikuti pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Bagi Bupati Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri hari kedua pada rabu (25/08/2021) yang dilaksanakan secara virtual.

Pada hari kedua ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya yang diawali dengan  .   Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM dengan Materi Pencegahan dan Penanganan Covid-19, banyak hal yang disampaikan Kepala BNPB diantaranya kesiapan daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang akan berubah menjadi endemi.

banner 336x280

“Daerah harus siap menghadapi perubahan Penanganan Pandemi Covid-19 ini akan menjadi Endemi, sehingga tidak berdampak buruk kepada masyarakat kita” ujar Ganip.

Senada dengan Kepala BNPB, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur  menyampaikan Padang Pariaman terus melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan Covid-19 diantaranya dengan melakukan Vaksinasi Massal, menerapkan Nagari TAGEH yang cukup berdampak baik dalam penurunan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman.

“Padang Pariaman sangat serius dalam penanganan Covid-19 dengan upaya seperti Vaksinasi Massal dan menggiatkan Nagari TAGEH yang cukup berdampak baik dalam penurunan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Suhatri Bur.

Materi kedua tidak kalah menarik, yaitu tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Lestari Indah.

Dalam penyampaiannya Lestari Indah menyampaikan percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga UU Cipta kerja dapat terlaksana.

“Tindak lanjut Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dengan lahirnya Perda dan Perkada sehingga UU Cipta kerja dapat segera terealisasikan,” katanya.

Bupati Suhatri Bur menanggapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada prinsipnya dapat mempermudah dan memperpendek birokrasi, namun banyak persoalan di daerah yang bisa mempersulit pelayanan kepada masyarakat.

“Ada beberapa hal yang dapat mempersulit Pelayanan kepada masyarakat seperti OSS berbasis resiko yang belum bisa bekerja optimal” ujar Suhatri Bur.

Materi terakhir dihari kedua Pembekalan Kemendagri ini ditutup dengan materi tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Sosial dengan pemateri  Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suarso Monoarfa.(r/02)

banner 336x280
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *