banner 728x250

Membangun Sinergitas Pendidikan dan Riset

  • Share
banner 468x60

Oleh: Farida Ariani, M.Pd

Adanya pemisahan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dalam dua kementrian telah menghilangkan hakekatnya lembaga pendidikan yang bertujuan menciptakan manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa dalam kehidupan bermasyarakat (manusia sosial yang berketuhanan). Bila pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dikelola oleh Kementrian Pendidikan Nasional, berbeda dengan pendidikan tinggi  yang dikelola oleh Kementrian Riset dan Teknologi, maka jelas akan terjadi perbedaan dua visi dan misi pendidikan, karena dikelola oleh dua kementrian yang berbeda, dan sasaran yang ingin dicapai pun akan tumpang tindih satu sama lain antara output dan outcome pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, karena dikelola oleh dua lembaga yang berbeda.

banner 336x280

Ditinjau dari pengelolaan pendidikan, jika kementerian pendidikan tetap dalam format Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pengelolaan pendidikan dasar menengah dan tinggi berada di bawah satu payung kebijakan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan format Kementerian Pendidikan Nasional seperti sekarang. Hal ini penting dipahami, karena pendidikan tak dapat dilepaskan esensinya sebagai proses kultural. Pendidikan di banyak wacana dimaksudkan sebagai proses homonisasi, humanisasi, dan inkulturasi. Pendidikan sebagai homonisasi membentuk sifat manusia sebagai Homo cogitans, makhluk yang berpikir dan mengerti perbedaannya dengan makhluk lain. Pendidikan harus memosisikan peserta didik sebagai manusia sadar di tengah kesemestaan ini. Pendidikan sebagai humanisasi mengajarkan peserta didik agar peka nilai-nilai kemanusiaan.

Tujuan pendidikan sebagai proses inkulturasi adalah metode essensi pedagogis dan kedisiplinan berpikir. Pendidikan harus memiliki ruh untuk bergerak secara dialektis, mencipta, dan terlibat secara baik di dalam perubahan masyarakat dan kebudayaannya. Arus perubahan dalam kebudayaan itu adalah berpikir sekaligus bekerja, mengolah, memelihara, dan menghormati tiap renik kultural yang telah terlintas atau pantas jadi sejarah imajiner ke depan.

Melepaskan unsur kebudayaan dalam pendidikan sama dengan melupakan garam dan asam di kuah sayur. Muatan kebudayaan dalam pendidikan juga panduan untuk memahami pluralisme, heterogenitas, demokrasi, relativisme, dan antilogosentrisme atau fundamentalisme  nilai. Meski demikian, pemisahan manajemen pendidikan ke dalam dua kementerian yang telah dilakukan ini perlu direview kembali. Hal ini bertujuan untuk menginginkan pengelolaan pendidikan tinggi bisa bersaing dan beradu keunggulan secara global dengan perguruan tinggi luar negeri.

Pilar penelitian di perguruan tinggi selama ini tidak tereksplorasi dengan baik, diharapkan lebih cepat akselerasinya jika manajemen pendidikan kembali berada di bawah kementrian pendidikan dan kebudayaan, namun untuk pengelolaan riset dan pengadian masyarakat saya setuju manajemen pengelolaannya berada dibawah Kementerian Riset dan Teknologi. Saya setuju bila hanya pengelolaan riset dan pengabdian kepada masyarakat saja yang berada di bawah payung Kementerian Ristek, sedangkan untuk jalur pendidikannya baik pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi tetap berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tentu saja pemilahan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sebab, meski de facto beberapa perguruan tinggi di Indonesia mulai memiliki tingkatan international research university atau world class university, pilar-pilar lainnya, yaitu pendidikan-pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, tidak boleh lupa. Irisan itu harus diupayakan berjalan sinergis dan melengkapi dalam pengelolaan manajemen pendidikan yang betul-betul terarah dimana untuk sinergitas pembelajaran berada di bawah kementrian pendidikan dan kebudayaan, namun untuk perguruan tinggi terkait dengan tridarma perguruan tinggi yang menyangkut riset dan pengabdian kepada masyarakat sudah selayaknya berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, yang khusus memetakan riset sehingga menghasilkan output dan outcome yang jelas, tidak seperti saat ini, dimana kuantitas riset yang dibiaya kementrian Riset dan Teknologi saat ini, tidak sebanding dengan outcome yang diharapkan. Komentar ini muncul dari Presiden Jokowi, miliaran rupiah dihabiskan untuk pembiayaan riset di Perguruan Tinggi, namun tidak memberikan hasil yang signifikan bagi kemajuan dan perubahan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk membangun sinergitas pendidikan dan riset yang berkualitas perlu dipertimbangkan katup kesenjangan kuantiti riset ini dengan output dan outcome yang rendah di perguruan tinggi saat ini yang menjadi perhatian intens bagi kementrian pendidikan dan kebudayaan serta kementrian Riset dan Teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan riset nasional. Selain itu masalah  pemerataan pendidikan juga menjadi tugas berat bagi kementrian pendidikan dan kebudayaan antara mutu pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi di Jawa dan luar Jawa yang timpang, baik ketimpangan mutu dan fasilitas pendidikan antara sekolah atau perguruan tinggi  negeri dengan swasta yang megap-megap secara finansial, dan bahkan agar tidak terus menganga. Inilah tugas berat kementrian pendidikan dan kebudayaan, yang harus focus pada pembangunan kualitas pendidikan, tidak saja mutu output dan outcome pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tetapi juga mutu fasilitas yang dibangun sebagai penunjang sekolah.  Dengan cara ini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih terarah dalam pengelolaan pendidikan untuk focus pada penguatan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dan penguatan pada hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik yang berdaya saing tinggi. Sementara itu, untuk penguatan hasil riset, maka bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat saja yang harus focus dikelola oleh Kementrian Riset dan Teknologi. Pengkhususan ini agar, pengelolaan riset dan pendanaan riset benar-benar memberikan hasil yang seimbang, tidak saja dari kuantitas tetapi juga dari kualitas riset-riset yang dihasilkan nantinya. .

Sang Pedagog

Di atas semuanya, pengelolaan pendidikan tinggi tidak boleh keluar dari semangat integral pendidikan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada hakekatnya, Manajemen Pendidikan baik dasar, menengah dan pendidikan tinggi sudah sepatutnya berada di bawah satu kementrian yaitu kementrian pendidikan dan kebudayaan agar satu visi dalam meningkatkan nilai-nilai kebudayaan lokal, nasional dan capaian kompetensi kongitif, afektif dan piskomotorik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terkecuali untuk bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat saya perlu gagasan pembaharuan pengelolaannya untuk bidang riset ini yang hanya menjadi focus pengelolaan Kementerian Riset dan Teknologi, asas pendidikan tinggi seperti kemanfaatan, kejujuran, kebinekaan, tanggung jawab, dan keterjangkauan seperti termuat di dalam UU No 12/2012 jangan diafkirkan. Bisa jadi sebagian perguruan tinggi tak kuasa menolak perkembangan riset saat ini, namun harus tetap ada perguruan tinggi yang concern pada peningkatan mutu riset yang benar-benar berada di bawah satu manajemen riset nasional yang dikelola dibawah kementrian riset dan teknologi.

Sesuai dengan gagasan pemisahan ini, maka perlu analisa perencanaan yang tepat untuk kemajuan pendidikan dan riset nasional, mempertimbangkan sosok yang tepat untuk mengisi pos menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bersinergi dengan Kementrian Riset dan Teknologi. Untuk kementrian pendidikan dan kebudayaan, maka mentrinya harus pedagogis dimana wujud aktualisasi pengembangan pendidikan di tangan sang menteri pedagogis tersebut  yang erat hubungan dengan penyusunan (atau aplikasi) kurikulum kedepannya sehingga seluruh jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mampu terbagi habis ke dalam pembelajaran tanpa tumpah tindih. Sedangkan sang mentri Riset dan Teknologi focus pada pengautan riset-riset sekolah dan perguruan tinggi yang memberikan output dan outcome yang berskala nasional dan internasional dan membawa perubahan bagi kemajuan hidup berbangsa dan bernegara, serta tidak kalah bersaing dengan riset-riset luar negeri.  Pertimbangan untuk pemangku jabatan kedua sang menteri ini, dalam gagasan perubahan dunia pendidikan menuju kemajuan di tahun 2020 maka pemilihan mentri haruslah memiliki sosok yang cakap yang mampu membagi energi dan prioritas. Oleh karena itu, jangan sampai politikus yang masuk. Ia harus mampu mewujudkan delapan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi ukuran standar pelayanan minimum di bidang pendidikan. 

Seperti amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional adalah meningkatkan dimensi spiritualitas peserta didik dan itu erat hubungannya dengan pembangunan karakter atau kebangsaan. Tujuan itu harus terdepan dibandingkan dengan tujuan intelegensia kognitif-rigoris.

Untuk mewujudkannya, sang menteri harus orang yang berangkat dari dunia kependidikan sehingga tak canggung dan terlalu lama menghabiskan waktu untuk desain agenda pembangunan secara sadar dan terencana. Di atas semua itu, agenda tersebut jangan sampai melenceng dari semangat pendiri bangsa, pendidikan harus jadi peluang pemerataan dan keadilan bagi semua orang.  Pendidikan harus jadi momentum inklusivisme, nasionalisme, dan komunitarianisme.

Dengan alasan itu, sosok seperti Anita Lie, Mohammad Abduhzen, Weilin Han, atau Retno Listiyarti pantas dimajukan sebagai calon menteri Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka adalah orang yang berkeringat dan mencurahkan sebagian besar hidupnya pada proses pendidikan bangsa dan secara tegas melakukan penolakan terhadap internasionalisasi pendidikan dasar dan menengah yang selama ini terbukti menjebak sehingga disorientatif dan amnesia akut terhadap nasionalisme dan sejarah bangsa. Mereka juga kerap keras mengkritik penyeragaman kecerdasan melalui ujian nasional yang ternyata di banyak praktiknya manipulatif. Sedangkan kementrian riset dan teknologi sepatutnya dipilih dari pakar-pakar riset yang sudah memiliki reputasi dunia sehingga visi dan misi riset nasional benar-benar mendunia dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pembaca bisa menambah nama pegiat pendidikan dan riset yang memiliki semangat luar biasa mewujudkan keamjuan pendidikan dan riset nasional. Mereka yang berjuang dengan melakukan pengelolaan kementrian pendidikan beradasarkan skala priorits dan kebuuthan nasional baik bagi percepatan peningkatan kualitas pendidikan, juga percepatan peningkatan kualitas riset. Dengan cara ini, proses pendidikan yang selama ini tupmpang tindih karena dikelola dua kementrian yaitu Pendidikan dan Kebudayaan serta kementrian riset dan teknologi, dapat disinergika dalam satu kementrian saja yaitu kementrian Pendidikan dan Kebudayaan seperti format lama. Sementara itu kehadiran kementrian Riset dan Teknologi, lebih difokusikan pada manajemen riset baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi  Dengan cara ini, jelas visi dan misi pendidikan nasional akan selalu berada dalam satu manajemen visi dan misi yang jelas berada di bawah kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga dengan pengelolaan riset nasional juga berada pada satu manajemen yang lebih terarah dibawah Kementrian Riset dan Teknologi. Perhatian penting adalah perbaikan kualitas pendidikan dan riset nasional haruslah menempatkan orang-orang yang tepat, bukan pakar selebritas yang hanya bekerja di belakang laptop atau meja.

(Penulis, Farida Ariani, Dosen Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAI Sumatera Barat Pariaman)

banner 336x280
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *